Painan-Melalui Anggaran APBN Kementrian PUPR, pemerintah daerah, Pesisir Selatan bakal kembali mendapat kucuran pembangunan Pasar Inpres Painan, yang terletak di jalan Dipenogero Painan Selatan.
Saat ini lapak dan kios untuk relokasi pedagang Pasar Inpres Painan telah dirampung pembangunannya. Dan telah ditempati para pedagang, tetapi setelah mereka tempati beberapa bulan pedagang mulai mengeluh di sebabkan minimnya fasilitas yang dimiliki tempat relokasi yang berada di badan jalan ini.
Pembangunan lapak – lapak pedagang di pasar Inpres Painan menggunakan anggaran APBD tahun 2023 dengan baiaya Rp.1, 4.M nampaknya pembangunan tak sesuai dengan anggaran yang disediakan, banyak dari pedangang mengeluh karena keadaannya tak sesuai harapan.
Dikonfirmasi wartawan media ini, Kepala Dinas Perdagangan dan Tranmigrasi Pessel, Mimi Riarty Zainul mengatakan bahwa, pembangunan pasar Inpres Painan menggunakan anggaran APBN Kementerian PUPR. Sehingga pelaksanaan kerja tergantung PUPR Balai kementrian koperindag.
Pembangunan kios sementara pada relokasi pasar Inpres Painan di jalan Diponegoro Painan Selatan ini akan digunakan untuk menampung pedagang pasar inpres nanti saat renovasi pasar inpres Painan dilakukan ujarnya bebera waktu lalu.
Rencana tahun ini setelah pedagang kita relokasi pembangunan pasar inpres painan akan di lakukan dengan dana dari APBN dari kementrian PUPR sebesar kurang lebih Rp.60 M, dimana pembangunan nanti akan di lakukan oleh Balai PUPR padang, ” jelas Mimi selaku kadis Koperindag Pessel
Tapi sampai saat ini 2/10/2023 ketika media ini turun kelokasi pembangunan pasar tersebut tidak juga kunjung di bangun dan tak nampak papan anggarannya, dilokasi hanya terlihat puing-puing gedung yang telah di roboh kan, Sehingga nampak lahan kosong yang semraut kalau dilihat dari jalan raya seperti lapangan bola saja ujar Benz salah seorang masyarakat.
Pedagang yang direlokasi di badan jalan bekas pasar tersebut, sudah resah karena di ditempatkan pada tempat sementara yang tak diminati pembeli, sehingga barang dagangannya tak laku dan banyak yang mubazir.Mereka berharap pasar ini cepat dibangun dan mereka bisa menempatinya.
Raflis selaku kabid pasar kabupaten Pesisir selatan ketika dikomfirmasi masalah ini melalui sambungan telpon, dia hanya menjawab singkat dan simpel saja, pembangunan adalah tanggung jawab PUPR Balai kementrian yang berkantor di muara kota Padang. Kami hanya menyediakan lahan dan mengawasi pembangunan kalau sudah berjalan ucapnya.(**)